UU Baru Soal Umrah Diyakini Akan Perketat Pengawasan kepada Biro Travel KORAN INTERNET

Gosip hangat saat ini ternyata benar? UU Baru Soal Umrah Diyakini Akan Perketat Pengawasan kepada Biro Travel.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Undang-Undang baru yang akan mengatur mengenai ibadah umrah saat ini masih dibahas.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid meyakini regulasi tersebut nantinya akan memperketat pengawasan bagi agen travel yang ingin memberangkatkan umrah.

Baca: Cerita Mega tentang Jokowi: Mulai Nama Panggilan hingga Sanggah Tuduhan Diktator

“Kami segera menyelesaikan undang-undang yang baru menangani umrah, mengenai yang dulu belum terakomodasi secara sempurna,” ucap Sodik saat acara diskusi bertema Mimpi dan Realita First Travel di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017).

Sodik menjelaskan nantinya undang-undang yang baru pastinya akan lebih tegas mengatur tindakan bagi perusahaan travel yang bermasalah.

Undang-Undang tersebut akan mengatur proses pemantauan yang lebih ketat, termasuk soal mekanisme pemberian sanksi ke para travel bermasalah.

Diungkapkan Sodik‎, undang-undang tentang haji yang ada saat ini memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan umrah.

Dia juga menilai Undang-undang tersebut belum cukup untuk mengantisipasi penipuan oleh agen travel umrah.

“Pasal tentang umrah itu sedikit sekali. Makanya tentang umrah dan haji akan dibuat khusus,” tambah Sodik.

Diketahui sebuah agen travel dengan nama First Travel kini jadi perbincangan karena menawarkan harga pemberangkatan umrah yang lebih murah dari agen travel lainnya.

Promo-promo yang ditawarkan First Travel membuat jemaah tergiur dan memesan paket umrah. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, calon jemaah tak kunjung berangkat.

Perusahaan kemudian dianggap menipu calon jemaah yang ingin melaksanakan umrah. Hingga akhirnya ada jemaah yang membuat laporan ke polisi pada Jumat 4 Agustus 2017.

Atas kasus ini, ‎Bareskrim Polri telah menahan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, yang juga direktur di perusahaan tersebut.

Kedua ditangkap di kompleks perkantoran Kementerian Agama RI pada Rabu 8 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB.

Mereka dijerat Pasal 55 jo Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hot update informasi disampaikan juga pada berita terbaru tentang UU Baru Soal Umrah Diyakini Akan Perketat Pengawasan kepada Biro Travel.