Menhub Pastikan Revisi Perpres LRT Selesai Pekan Dep… BENARKAH KABARNYA?

Hari ini, terjadi Menhub Pastikan Revisi Perpres LRT Selesai Pekan Dep….

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai skema pembiayaan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi selesai pekan ini. Terdapat sedikit perubahan dalam struktur Public Service Obligation (PSO) dari skema pembiayaan proyek itu.

“Mungkin minggu depan selesai,” kata Budi, seusai menghadiri acara Indonesia Summit ‘Back on Track di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Menurutnya, proyek LRT dalam  PP Nomor 65 Tahun 2016 ini menggunakan beberapa pola pembiayaan yakni skema dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau investasi.  

“Isi revisinya, bisa menggunakan APBN. Jadi kita coba dulu. Kita challenge dulu dengan investasi, harapan kita tetap investasi. Yang lain detail, tapi prinsipnya itu yang ada,” tuturnya.

Selain dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pembiayaan juga akan dibantu dengan kredit perbankan dengan bunga yang ditetapkan. Namun, besaran bunga masih menjadi pembahasan.

“Pasti dibuka, porsinya tergantung nanti pembicaraan, pemegang saham maunya bagaimana, kalau tiba-tiba swasta, tidak masalah swasta nasional, swasta asing pun akan kita kasih,” ujar Budi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku akan mencari skema penjaminan terbaik bagi PT KAI (Persero) yang menjadi investor dan operator dalam proyek LRT Jabodebek.

Dalam proyek yang ditargetkan selesai awal 2019 itu, selain KAI ada pula PT Adhi Karya yang bertugas sebagai kontraktor proyek. KAI meminta jaminan pemerintah untuk bisa merealisasikan proyek transportasi massal senilai Rp27,5 triliun untuk prasarana dan sarana.

Pemerintah mengusulkan PMN untuk KAI sebesar Rp5,6 triliun, melengkapi PMN KAI pada 2015 sebesar Rp2 triliun  ditambah dengan PMN dari Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun, sedangkan sisanya didapat dari perbankan dan obligasi dari Adhi Karya.

Revisi Perpres dibutuhkan sebagai payung hukum utama lantaran proyek tersebut berdasarkan Perpres No 65/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi hanya akan mengandalkan APBN. KAI dalam Perpres tersebut juga hanya ditunjuk sebagai operator LRT Jabodebek.

(ABD)

Hot update informasi disampaikan juga pada link informasi tentang Menhub Pastikan Revisi Perpres LRT Selesai Pekan Dep….